Saturday, July 11, 2009

Friday, September 19, 2008

refleksi


Acapkali kita disibukkan oleh berbagai hal yang seharusnya tidak penting untuk dibahas, betapa saat ini iklim perekonomian kita tidak menentu, pasar financial kita berantakan, mata uang rupiah, inflasi , bergerak naik disaat minyak mentah dunia bergerak turun, rupiah kita terganggu akibat pilitik ekonomi regional,  bayangkan saja pemilu di Amerika Serikat mendatang ini suka atau tidak suka akan berdampak langsung terhadap Indonesia, krisis Amerika saat ini akan mempengaruhi denyut jantung perekonomian kita akibat moneter kita yang sangat rapuh, why ..... ?

saat fundamental perekonomian kita semakin rapuh, akan berimbas langsung kepada rakyat kita dipinggiran, roda sektor riil kita diam tidak bergerak, mungkin juga kurang oli.. he he, pertanyaannya, kok bisa bisanya kita justru membahas substansi yang tidak penting, yang mengada ada, mereduksi fitrah manusia ? rancangan undang undang sampah yang not make sence... saat dihadapan kita terlihat data faktual yang kuar biasa ironisnya, 21 orang meninggal dunia (syuhada) akibat berebut zakat rp 30 000,-/orang,  bukan hanya itu saja bahkan malaikat pemberi zakat itu akan dihukum karena dianggap melakukan "kelalaian"  , menurut peribahasa ini yang dinamakan air susu dibalas air tuba..

Tahukah anda bahwa soal kesejahteraan itu merupakan tanggung jawab Pemerintah, tanggung jawab wakil rakyat, tanggung jawab aparat, karena mereka sudah dibayar upahnya oleh APBN, itulah uang rakyat yang membiayai belanja negara, mereka seharusnya tanggap dan peduli dengan peristiwa ironis tadi, akar masalah kemiskinan adalah kenaikan BBM yang berdampak keseluruh lini, idealnya diminta atau tidak diminta para aparat polisi setempat mempunyai tanggung jawab mengamankan wilayahnya, dan keamanan masyarakat tidak bisa dinegosiasikan dengan uang rokok misalnya, .. .. seharusnya Preiden dan gubernur, bupati dan wakil rakyat di Pasuruan malu, karena kewajibannya diambil alih oleh pemberi zakat tersebut, jelasnya lagi kemiskinan ini menjadi trigger mengerikan bagi semua bentuk anarkisme.. jangan lagi mencari dalih dengan mengalihkan isu kepada RUU Pornografi yang tidak penting itu..

Bangsa Indonesia adalah bangsa beragama, berbudaya, bermartabat dan beradab , kemerdekaan yang kita peroleh bukan berdasarkan hadiah, kesepakatan indonesia timur bergabung menjadi Indonesia sekarang ini adalah kesepakatan yang tidak bisa dianulir dan direduksi, karena dibungkus oleh Pembukaan UUD 45 yang didalamnya mengalir Pancasila sebagai fundamental ideologi bangsa, artinya bangsa ini tidak pantas diberi hadiah UU Pornografi , karena kita sudah punya UU Perlindungan Anak, KDRT, KUHP, dll

saya kira sudah cukup bangsa ini lelah dan jenuh disuguhi berita kemiskinan dan pertikaian yang tiada henti, idealnya para pengambil keputusan, pejabat, ulama, pendeta, bhiksu, dan orang orang terhormat lainnya itu berpikir tentang bagaimana memberikan kemaslahatan kepada masyarakat, merubah kemiskinan menjadi adil makmur, dan mereka para wakil rakyat disenayan itu yang setuju memberikan mandat kepada presiden untuk menaikkan BBM sebanyak 3 kali itu seharusnya mawas diri, tanyakanlah kepada hati nuranimu, benarkah engkau memiliki andil dari kemiskinan yang membelenggu rakyat hari ini.... ???

salam, 

Wednesday, September 17, 2008

wakil rakyat dari bali berjuang tolak ruu pornografi




DENPASAR, NusaBali
Rabu, 17 September 2008 

Menyusul sikap tegas Komponen Rakyat Bali dan DPRD Bali yang menolak disahkannya UU Pornografi, wakil-wakil rakyat Bali di DPR pun melakukan gerakan serupa. Wakil Bali di Fraksi Golkar ancam lakukan minority note, sementara wakil di Fraksi PDIP siap walk out (WO). 

Wakil-wakil rakyat Bali di Senayan berjanji akan all out memperjuangkan aspirasi daerahnya, jangan sampai RUU Pornografi disahkan menjadi UU Pornografi, yang diagendakan DPR, 23 September 2008 nanti. Anggota Fraksi Golkar DPR, Gede Sumarjaya Linggih alias Demer, mengaku akan berjuang dengan caranya. 

Demer mengatakan, sebagai bentuk penolakan, dirinya akan akan melakukan minority note alias catatan kecil terhadap RUU Pornografi. “Kalau bisa, Fraksi (Golkar) ya sejalan menolak UU Pornografi,” jelas Demer kepada NusaBali, Selasa (16/9). 

“Tapi, jika (Fraksi Golkar) tidak sejalan, saya akan berbeda dengan melakukan minority note. Dengan catatan kecil ini mempertegas kalau Gede Sumarjaya Linggih menolak UU Pornografi,” lanjut Demer yang ditemui seusai Rapat Paripurna DPR di Senayan, Jakarta kemarin. 

Untuk itu, Demer akan berusaha dulu melobi Fraksi Golkar agar menolak pengesahan UU Pornografi. Bahkan, dia akan berbicara dengan Ketua Fraksi Golkar DPR, Priyo Budi Santoso, terkait masalah ini. 

Menurut Demer, UU Pornografi ini harus ditolak, karena berdampak kurang bagus bagi perkembangan seni dan budaya di Bali. UU soal moral dan kesusilaan ini juga berdampak terhadap kepariwisataan. Jika diberlakukan secara kaku, UU ini bisa memberangus kepariwisataan. 

“Untuk itu, saya akan cek kembali ke Fraksi Golkar mengenai RUU Pornografi. Kalaupun nanti di Sidang Paripurna ternyata RUU ini disahkan, saya tetap tak akan menyetujuinya,” imbuh Demer yang mempunyai hotel di Lovina (Buleleng) dan Nusa Dua (Badung). 

Perjuangan wakil rakyat Bali yang duduk di Fraksi PDIP DPR, Ni Gusti Ayu Sukmadewi Djaksa, lain lagi. Wakil rakyat kelahiran Mengwi, Badung ini mengancam akan walk out (WO) dari Sidang Paripurna DPR jika RUU Pornografi disahkan. 

“Teman-teman PDIP, termasuk saya, akan walk out jika RUU ini disahkan. Sebab, kami tak ingin dikatakan mengesahkan Undang-undang yang melanggar UUD 1945 dan Pancasila,” terang Dewi. 

Dikatakan Dewi, sejak dulu dirinya sudah memperjuangkan agar pembahasan RUU Pornogarfi tidak dilanjutkan. Usaha itu, antara lain, dengan melakukan diskusi-diskusi bersama berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, Front Pembela Islam (FPI), dan organisasi-organisasi Islam, hingga mendatangi 10 gereja untuk dialog. 

“Selain itu, kami juga mencetak buku, membuat kongres budaya, dan seminar-seminar. Semua dilakukan untuk menentang RUU Pornografi, karena RUU ini bisa memberangus kebebasan berekspresi dan berbudaya,” jelas politisi yang sudah dua kali periode duduk di DPR ini. 

Kecuali memberangus kebebasan berekspresi, kata Dewi, UU Porrnografi juga menyalahkan kaum perempun. Dia mencontohkan seorang perempuan yang menggunakan parfum, lipstik, serta menarik dan cantik, bisa terkena sanksi hukum hanya karena dianggap membangkitkan gairah seksual kaum lelaku. Ibi berbahaya. 

Bahayanya lagi, imbuh Dewi, korban sodomi pun bisa dianggap sebagai tersangka. Padahal, dia adalah korban. Dalam RUU Pornografi ini, definisi pornografi tidak tegas danb multi tafsir. Di sini terdapat pasal-pasal karet. “Itu sebabnya, PDIP memutuskan tidak ikut dalam pembahasan RUU Pornografi,” katanya. 

Wakil rakyat Bali lainnya dari PKPB, Made Suwendha, juga hampir senada. Suwendha menyatakan RUU Pornografi dapat menghambat kreativitas dan karya budayawan serta seniman Bali. Karena itu, dia menolak disahkannya RUU ini. Apalagi, masyarakat Bali dan DRPD setempat telah menolaknya. 

“Saya juga akan melobi Fraksi lain agar tidak mengesahkan RUU Pornografi tersebut,” tandas Suwendha, mantan Walikota Denpasar pertama dan di DPR masuk ke dalam Fraksi Golkar. 

Sementara, anggota Fraksi PDIP DPR Made Urip menyatakan bukan hanya fraksinya yang menolak RUU Pornografi, tapi juga Fraksi PDS. Karena itu, imbuh Urip, Fraksi PDIP akan WO agar RUU Pornografi tak disahkan. “Karena kita tidak mau bertanggung jawab kalau RUU tersebut disahkan. Jadi, kita akan WO,” jelas wakil rakyat kelahiran Marga, Tabanan ini. 

Sementara, anggota Fraksi Demokrat Wayan Gunastra menyatakan konsisten terhadap sikapnya. Gunastra mengatakan RUU Pornografi tak sesuai dengan napas Bali yang mengandalkan pariwisata budaya. Sektor pariwisata dan budaya akan dirugikan oleh UU Pornografi. “Saya akan harus menolak, saya harus mendengarkan suara konstituen,” jelas politisi asal Baturiti, Tabanan ini. 

Karena itu, Gunastra akan berusaha melobi Fraksi Demokrat DPR untuk menolak pengesahan RUU Pornogafi. Selain itu, dia juga akan melobi fraksi-fraksi lain. 

Hal ini diamini I Gusti Agung Rai Wirajaya, wakil rakyat dari Fraksi PDIP. “Sebagai wakil ratyat Bali yang menolak RUU Pornografi, saya juga akan melobi teman-teman lain agar tidak mengesahkan RUU tersebut,” tegas Wirajaya. Wirajaya sendiri telah menanyakan langsung kepada anggota Pansus RUU Pornografi dari Fraksi PDIP, Eva Kusumandari, soal RUU Pornografi ini. Dari Eva diketahui kalau Fraksi PDIP telah berjuang maksimal untuk menggagalkan RUU Pornografi. 

Bahkan, kata Wirajaya, Fraksi PDIP akan berjuang sampai ke Bamus (badan musyawarah) agar RUU Pornografi tidak disahkan. “Jika tetap disahkan, Fraksi PDIP tidak akan ikut, karena ada klausal yang perlu penjelasan,” katanya. Sementara, wakil rakyat Bali di Fraksi Golkar lainnya, Nyoman Tisnawati Karna, menegaskan RUU Pornografi menyentuh subtansial yang ada di masyarakat Bali. Intinya, RUU Pornografi bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan seni yang hidup sejak zaman silam. 

“Karena itu, manakala RUU Pornografi menyinggung hal-hal yang prinsipil, tidak ada alasan lain bagi kita kecuali menolaknya,” jelas Tisna. “Saya akan berbicara dengan teman-teman yang berada di Pansus RUU Pornografi dan teman-teman lainnya mengenai RUU ini,” imbuh satu-satunya politisi perempuan dari Bali di DPR ini. 

Sementara itu, bunga untuk menentang RUU Pornografi beredar di DPR Senayan, Jakarta, Selasa kemarin. Bunga penentang RUU Pornografi ini dibagi-bagikan Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan, LBH Apik, Indonesia Act dan beberapa LBH kepada anggota DPR RI. Dalam tangkai bunga terdapat, berisi beberapa kata, yang antara lain, berbunyi ‘RUU Pornografi sangat diskriminatif terhadap kelompok masyarakat yang diminorkan’. ‘RUU Pornografi berpotensi menimbulkan premanisme atau main hakim sendiri’. 

RUU Pornogarfi juga dituding menyamakan seni, budaya, tradisi, dan ritual bangsa Indonesia dengan pornografi. Pasal-pasal RUU Pornografi masih multitafsir, sehingga membahayakan penegakan hukum di Indonesia. Tulisan-tulisan itu tercetak di kertas warna-warni yang ditempelkan pada tangkai bunga. 

Menurut Tisnawati Karna, pembagian bunga menadakan warning bagi anggota DPR. “Ini warning bagi kita untuk mencermati RUU Pornogarfi,” ujar Tisnawati kepada NusaBali sebelum rapat paripurna di Gedung DPR Senayan kemarin. 

Sementara, Korninator Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3), Ratna Bataramunti, menjelaskan soal pornografi telah ada di dalam KUHP. Karenanya, tak perlu lagi dilahirkan UU Pornografi. 



Monday, September 15, 2008



Hingga hari ini masih terus dibahas oleh semua fraksi kecuali Fraksi PDIP yg bertahan untuk tidak mengikuti pembahasan dengan berbagai pertimbangan, dimana RUU Pornografi tersebut berpotensi melanggar Pancasila dan Konstitusi serta Preambule UUD 45, yaitu sbb

 Negara mencampuri urusan privat sebagaimana pada tujuan UU pendidikan moral dan ahlak (Ps 1 ayat 1C) NKRI bukan negara agama tetapi negara Pancasila implikasinya termasuk mengkategorikan seks oral/anal adalah penyimpangan
 (penjelasan pasal 14 a)> cont kasus prostitusi dan Hemophil yang di bali korban dalam UU ini juga akan dikenai pasal sebagai pelaku. definisi Pornografi tidak jelas sebagai pasal karet, sehingga multi tafsir dengan potensi Victimisasi adalah perempuan (ketentuan umum ps 1)
 Preambule UUD 45, tujuan Negara melindungi segenap bangsa
termasuk Perempuan dan anak anak
 semua model dianggap pelaku pornografi sebagaimana trafiking candit
camera forced prostitusi
 pasal anak hanya 2 pasal itupun ditujukan kepada orang tua dan masyarakat
 isu seksualitas yang universal itu direduksi menjadi Pornografi semata
dalam definisi asal yang dianggap pornografi apabila perilaku menimbulkan birahi orang lain
 Perempuan menggunakan lipstik dan bau parfum, dianggaop sebagai ekspressi seksualitas, bisa juga sebagai terget UU pornografi.
 Penjelasan 14 UU Pornografi dinyatakan bahwa dilarang mempertontonkan Lingga dan Yoni krn termasuk dianggap barang asusila. bagaimana dengan patung patung di candi peninggalan yang jelas mempertontonkan persenggamaan (cont Candi Borobudur apa harus juga dihancurkan akibat UU ini setelah 1 bulan disahkan)
 Orang Dewasa dikerdilkan dengan dianggap tidak mampu menentukan baik/buruk, Seks menjadi bagian yang masuk dalam wilayah negara. Suami istri dilarang mengkonsumsi, menyimpan pornografi , keduanya dikenakan ancaman dan hukum penjara dan denda yang jumlahnya mengalahkan pasal pasal dalam UU Korupsi dan ilegal loging.

Srikandi Demokrasi Indonesia
www.srikandidemokrasi.blogspot.com
wwwsrikandidemokrasiindonesia.blogspot.com
email sridem@yahoo.com


Sunday, September 14, 2008

Bali Tolak RUU Pornografi


detikNews 13.09.08 
Denpasar
Budayawan dan cendekiawan Bali menolakan Rancangan Undang-Undang Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) yang akan disahkan DPR. Penolakan itu disampaikan para budayawan dan aktivis yang tergabung dalam Komponen Rakyat Bali (KRB). Hal ini diumumkan dalam acara di Danes Art, Jl Hayam Wuruk, Denpasar, Sabtu (13/9/2008). KRB telah menolak RUU APP sejak 2006 lalu. 

Pertemuan KRB ini dihadiri 22 cendekiawan dan budayawan Bali, diantaranya Koordinator KRB I Gusti Ngurah Harta, mantan hakim Mahkamah Konstitusi I Dewa Gde Palguna, Prof Dr I Wayan Dibia, Ida Pedanda Sebali Tianyar Arimbawa.

"Bila RUU ini disahkan, maka akan memasung aktivitas budaya serta mengancam entitas Bhinneka Tunggal Ika," kata Palguna.

Perwakilan KRB berencana bertemu Presiden SBY untuk menyatakan penolakannya. Palguna menambahkan jika RUU APP tetap disahkan, maka masyarakat Bali dapat mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi.

KRB akan mendaftar seni-seni pertunjukan nusantara yang terancam dengan RUU APP. Kita juga menggelar aksi massa pertunjukan kesenian tradisional Bali yang dinilai melanggar RUU APP. Kita akan melakukan pembangkangan sipil," ancam Ngurah Arta.

(gds/ndr) 

Monday, August 25, 2008

seksi nian opini gas tangguh, menggeser angket bbm


Hampir sebulan lamanya, opini gas tangguh ini melesat di media, mungkin saja opini itu di blow up tidak sengaja mendiskreditkan megawati soekarnoputri sebagai pesaing capres yang paling tangguh, atau juga mungkin saja mereka tidak sengaja melesatkan opini tersebut meski sebagian orang bertanya tanya kok baru sekarang ya, menjelang Pilpres 2009, atau mungkin saja berita seksi ini dilempar ke publik untuk pengalihan isue angket BBM dan kenaikan harga sembako yang menggila dipasaran akibat kenaikan bbm, ataukah ada yang sedikit Panik karena hasil survey capres perempuan satu satunya itu semakin tinggi laju presentasinya, aha …wallahu alam, tanyakanlah pada suara hati anda atau meminjam istilah bung ebit, tanyakan pada rumput yang bergoyang... he he
Dalam logika sederhana yang saya pahami tentang Tata Kelola sebuah Pemerintahan selain Presiden dan Wakil Presiden, ada 3 orang penting dikabinet yang setia mendampingi Presiden dan Wapres, yaitu Menko Polkam, Menko Ekuin,dan Menko Kesra, dan setiap rapat kabinet Menko memiliki peranan teramat penting untuk mendampingi Presiden dan Wapres, tentu saja masing masing sudah memiliki protapnya sendiri, kecuali kehadiran Menko Polkam di setiap rapat kabinet memiliki peran yang strategis karena setiap masalah tidak terlepas dari pentingnya keamanan sebuah negara.

Apa yang saya serap dari penjelasan someone (tak mau disebut namanya) yang mengetahui seluk beluk kebiasaan di istana presiden kala itu, ada 3 macam sidang/rapat yang dikenal setiap bulan, yaitu pada awal bukan adalah Sidang Paripurna Kabinet, tengah bulan (sesuai kebutuhan) Sidang Kabinet terbatas, dan akhir bulan adalah Sidang Paripurna Kabinet , dalam Sidang Paripurna Kabinet setiap Mentri Kabinet diharuskan melaporkan semua materi penting yang akan dibahas di Sidang, sedangkan Sidang Kabinet terbatas merupakan penajaman materi setiap masalah yang ada, mentri yang hadir terkait dengan fokus persoalan, kecuali kehadiran Menko Polkam dalam setiap sidang kabinet terbatas, dianggap memiliki peran penting untuk hadir karena setiap masalah senantiasa bersentuhan dengan pola keamanan.

Tahun 2001 Bapak Susilo Bambang Yudoyono sudah menjabat sebagai mentri pertambangan ( dalam kabinet Gus Dur), sudah ada pembicaraan tentang gas tangguh, artinya menko polkam pada kabinet Mega sesungguhnya sudah mengenal apa itu gas tangguh, selanjutnya dibahas kembali di Sidang Kabinet Paripurna (dalam kabinet Gotong Royong), 

Masih ingatkah kita tentang masalah KARAHA BODAS yang pernah menghebohkan itu ? merupakan tanggung jawab Mentamben yang ketika itu dijabat oleh Bapak SBY ketika itu hampir saja masuk dalam Arbitrase, syukur berhasil diselesaikan oleh mega dan kabinetnya, juga terhadap masalah BUKAKA dll, dan entah mengapa kontrak EXON ketika itu tidak ditanda tangani oleh Mega, apa sebabnya ? apakah terkait persoalan validitas data minyak mentah didalam bumi kita yang hingga saat ini belum terjawab dan bagi hasil yang tidak jelas .. dan kini setelah kontrak Exon sudah ditanda tangani oleh Presiden SBY, benarkah Exon menguntungkan penerimaan Negara ? 

 Saya kira semakin jelas jika sebagai Menko Kesra Jusuf Kala mungkin saja tidak ikut serta dalam pembicaraan Kontrak Gas Tangguh, ( karena bukan bidangnya) kalau tidak tahu tentu tidak paham, ya wajar saja, adalah tidak wajar manakala JK banyak bicara meributkan masalah yang tidak dipahami dan “katanya tidak tahu menahu itu”

Seperti halnya bapak Wapres isi kontrak itu juga tidak saya pahami , biarlah orang otrang pandai itu yang bicara terkait klausul perjanjian kontraknya, karena domein ini secara tehnis yang bertanggung jawab tentu Mentamben Purnomo, jadi seyogyanya bapak Purnomo Yusdiantoro ini dapat menjelaskan kepada publik secara kronologis dan transparan. Jangan bersembunyi dong

Pertanyaan saya kepada bapak Mentamben Purnomo, Benarkah delivery kontrak itu baru terjadi pada tahun 2009 ? artinya hingga detik ini (th 2008) Bangsa Indonesia belum satu sen pun dirugikan. Seperti pemberitaan di media. Dan benarkah kontrak itu masih bisa direnegosiasi ? dan apakah kontrak Gas Tangguh ini adalah kontrak G to G, atau kontrak antara Pemerintah Cina dengan Megawati secara pribadi, jika kontrak itu antara Pemerintah Cina dan Pemerintah Indonesia tentu oleh karenanya Presiden SBY sebagai kepala Pemerintahan saat ini wajib hukumnya negosiasi ulang dengan Pemerintah Cina, apapun resikonya, karena rakyat sudah memilih SBY sebagai Presiden. 

Karena pentingnya masalah ini, daripada terus bermain main politik yang ngga jelas orientasinya itu, lebih baik duduk bersama dengan hati jernih antara mentamben sebagai wakil pemerintah, JK dan pimpinan komisi VII DPR, bagaimana menemukan solusi terbaik bagi bangsa, kalau perlu juga melihat kontrak kontrak yang lain terhadap aset pertambangan kita yang sudah terlanjur itu seperti Freeport, Natuna, Ekson, dll atau kalau perlu merevisi UU Migas yang sarat dengan kepentingan sponsor, siapa yang patut dipersalahkan atas kerusakan alam kita sepanjang 30 tahun ini, suka atau tidak suka partai pendukung orde baru adalah partainya wapres JK, sebaiknya mawas diri dan merenung,.. , masa sih 3 tahun pemerintahan mega seakan biang kerok masalah, yang jelas penyebab utama harga sembako yang melambung itu adalah karena kenaikan BBM sebanyak 3 kali itu yg mencapai 150%, celakanya pemerintah tidak mampu melakukan pengendalian harga harga, jangan mengalihkan persoalan bung … !

Tentang pemberitaan yang menghebohkan yaitu perihal Dansa Presiden Mega dan Presiden Cina kala itu, pemahaman saya itu adalah bagian dari Diplomasi 2 orang presiden yang ingin menjalin kerjasama kedua belah negara, jangan lupa pak JK, bukankah proyek jembatan SURAMADU yang terbengkalai itu, pada akhirnya juga diselesaikan oleh diplomasi mantan Presiden Mega dalam pendekatannya kepada Presiden Republik Cina,, coba tunjukkan kepada rakyat apakah bapak SBY dan JK sampai saat ini berhasil menarik investasi dari Pemerintah Republik Cina ?

DONT TALK ONLY, JUST DO IT ..... !

Menafsir Al-Quran, Membebaskan Perempuan




“Wanita selalu menjadi sahabat agama, namun agama tidak pernah menjadi sahabat wanita.” Demikian komentar Indologis Jerman Moriz Winternitz yang dikutip dalam buku The Tao of Islam, tentang hubungan timbal-balik antara perempuan dan agama. Sekilas kita memahami komentar ini merupakan gugatan terhadap ajaran agama yang tidak simpatik terhadap perempuan. Sebaliknya, perempuan telah sesimpatik mungkin terhadap agama.

 Membahas perempuan dalam koridor agama, sangat menarik sekaligus menantang Menarik; karena tema ini terus up to date, akan selalu dikupas, dan diperdebatkan. Menantang; karena tema ini dikungkung oleh mitos-mitos yang harus dikaji secara objektif dan kritis.

 Salah satu mitos dalam agama adalah unsur penciptaan Hawa yang berasal dari tulang rusuk Adam yang paling bengkok. Sehingga sepanjang masa, perempuan dipandang makhluk "bengkok" dan laki-laki memiliki otoritas untuk meluruskannya. Yang lebih parah lagi, adalah mitos yang menceritakan "konspirasi segi-tiga" antara Hawa (personifikasi kaum perempuan), ular dan setan dalam menjerumuskan Adam (personifikasi kaum laki-laki). Hawa mempergunakan rayuan seksual dalam memperdaya Adam agar memakan buah terlarang di sorga. Akhirnya Tuhan menimpali kesalahan kaum perempuan dengan hukuman haid, hamil, dan melahirkan anak dengan susah payah dan menyabung nyawa. (Muhammad Ibn Jarir al-Thabari, Beirut : Dbr al-Fikr, 1984, Vol. I, hlm. 335).

Fiqh-fiqh klasik juga terkesan "menindas" perempuan, seperti dalam kitab, 'Uqûd al-Lujain: Jika diperbolehkan dalam Islam menyembah selain Allah, maka, istri akan diperintahkan menyembah suami! Atau, seorang istri akan dilaknat malaikat sampai pagi, jika berani menolak "ajakan" suami. Permasalahan-permasalahan seperti ini, dengan mudah kita jumpai di sekitar perempuan. Sedemikian rupa perempuan di-brain-wash, dengan mitos-mitos dan interpretasi-interpretasi kontraproduktif. Sehingga perempuan tetap berkutat dan tidak bisa keluar dari "lingkaran-lingkaran setan" ini. Berangkat dari fenomena di atas, maka kebutuhan terhadap tafsir yang membebaskan sangat urgen dan imperatif. Mengamini pendapat Gamal Al-Banna—adik kandung Pendiri Ikhwan Muslimin Hasan Al-Banna—para ahli fiqih lah yang bertanggung jawab atas pemasungan perempuan. Sedangkan Al-Quran, menurut Gamal telah membebaskan perempuan. Beliau menulis buku yang sangat apik berjudul; Perempuan Muslimah antara Pembebasan Al-Quran dan Belengguh Ahli Fiqh (al-Mar’ah al-Muslimah Bayna Tahrîr al-Qur’ân wa Taqyîd al-Fuqâhâ).

 Jauh sebelum Gamal Al-Banna, Muhammad ‘Abduh telah berbicara tentang kebebasan perempuan. Beliau membela perempuan mulai dari hak-hak privat, nikah, poligami, perceraian, kesaksian, hingga warisan. 

 Mengapa Gamal Al-Banna dan Abduh yang dijadikan contoh, tidakkah keduanya laki-laki? Tidakkah ini bentuk lain dari hegemoni kaum laki-laki terhadap kaum perempuan? Penulis memiliki tiga alasan memilih penafsiran laki-laki terhadap Al-Quran mengenai isu perempuan. 

 Pertama, perlawanan terhadap penindasan gender bukan terbatas pada jenis gender tersebut. Namun ia masalah bersama yang harus dilawan bersama-sama pula. Umat manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan, ketergantungan kaum perempuan terhadap laki-laki, tidak lebih besar dari ketergantungan kaum laki-laki terhadap kaum perempuan. Keduanya harus saling membagi dan menerima, laki-laki dan perempuan laksana langit dan bumi, seperti dalam syair Maulana Jalâluddin al Rûmî, Menurut akal, langit adalah pria dan bumi adalah wanita. Apa saja yang diberikan oleh satunya, yang lainpun menerimanya. 

 Kedua, kepedulian laki-laki terhadap masalah perempuan sebagai wujud “penghancuran” ego dan menghilangkan sekat-sekat psiko­logis, agar dua jenis ini bisa bisa saling memahami, mengerti, dan berempati dalam menikmati hidup sâkinah, penuh diliputi mawaddah dan rahmah. 

 Ketiga, integritas dan loyalitas Muhammad ‘Abduh dan Gamal Al-Banna sebagai Pioneer Reformasi Agama. ‘Abduh dan Gamal sangat gigih memperjuangkan hak-hak perempuan. Mereka ingin membongkar kedok-kedok tradisi yang menyimpang dengan mengatas namakan ajaran agama. Penafsiran yang selalu berkuatat pada poros patriarkhi. Baik ‘Abduh dan Gamal ingin menampakkan bahwa karakteristik agama selalu bergumul dan “memberontak” terhadap tradisi. Agama selalu datang membawa angin perubahan, pembaruan dan pembebasan. Jika agama memihak pada tradisi secara membabi-buta, maka, ia telah menjelma menjadi kekuatan status quo yang berbahaya.  

 Tafsir Membebaskan
Memahami teks dengan mempergunakan mitos, kita bisa menolaknya secara mudah, karena berasal dari riwayat Yahudi (al-isrâ’iliyât). Namun, bagaimana dengan teks-teks yang terdapat dalam Al-Quran? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus menafsirkan kembali (reinterpretasi) teks-teks di atas dan menghubungkannya dengan konteks (realita) sosial dan budaya saat teks tersebut turun.
 
Islam—seperti agama-agama yang lain—turun pada realita yang sarat dengan nilai dan budaya. Keduanya saling bergumul dan mempengaruhi, di satu sisi agama mempengaruhi budaya, di lain sisi, budaya mempengaruhi agama. Subordinasi budaya terhadap agama merupakan realitas "nilai tawar" agama terhadap realita, ataupun sebagai "karakter kondisional" agama. Karena agama yang tidak memiliki "nilai" dan "karakter" tersebut berkonsekuensi melakukan tafsir yang radikal.

Islam turun terhadap masyarakat yang telah memiliki nilai dan struktur sosial tersendiri. Masyarakat Arab Jahili yang patriarkhi cenderung meminggirkan peran dan posisi perempuan. Islam turun mereformasi—bukan merevolusi—pandangan bangsa Arab terhadap perempuan. Islam datang membawa misi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kita bisa menilik dalil-dalil seperti hendaklah kita memperlakukan perempuan dengan baik (wa lahunna mitsl 'alayhinna bi al-ma'ruf), perempuan adalah saudara kandung laki-laki (al-nisâ' syaqâ'iq al-rijâl), dan beberapa dalil lainnya.

 Ajaran Islam yang berjiwa egaliter ini membentur "dinding-dinding keangkuhan" bangsa Arab. Bagaimanapun juga Islam adalah ajaran yang lembut, ramah dan kompromistis—jika bukan masalah akidah. Pembangkangan bangsa Arab—khususnya—dalam masalah perempuan dihadapi dengan sikap yang arif dan dewasa. Islam memilih bahaya (mafsadah) yang lebih kecil daripada bahaya yang lebih besar. Dan "kompromi" Islam terhadap budaya Arab bisa dipahami sebagai solusi alternatif dari pemilihan dua mafsadah tadi. 

 Diriwayatkan seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah ditampar suaminya. Rasulullah menyuruh perempuan tersebut membalas tamparan sang suami sebagai realisasi ayat qishbsh al-Quran anna al-nafs bi al-nafs wa al-'ayna bi al-'ayn..., (jiwa dibalas jiwa, mata dibalas mata..) sekaligus bukti kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dan masyarakat Arab pun bereaksi keras, bagaimana mungkin perempuan yang sebelumnya tidak dihargai sama sekali, tiba-tiba diperbolehkan membalas perlakuan sama terhadap laki-laki? Sebagai "kompromi" turun ayat, al-rijâl qawwâmûn 'alâ al-nisâ' (laki-laki lebih berkuasa atas perempuan).

Kita bisa menjumpai beberapa teks agama yang memiliki nuansa "kompromistis" dan "kondisional" seperti di atas, seperti ayat-ayat perang, perbudakan, poligami, dan lain sebagainya. Bagi pihak-pihak yang tidak mengerti konteks sosio-historis ayat-ayat "kompromistis" tadi, al-Quran bisa dituding -seperti yang saya tulis di depan makalah ini- "inkonsisten". Padahal kalau kita memahami konteksnya dengan seksama, keberadaan ayat-ayat tersebut bisa dilenturkan (ma‘fû 'anhu).

Hal lain yang perlu diperhatikan juga, kita tidak bisa berhenti pada arti (makna) teks yang bertumpu pada muatan sejarah dan konteks. Karena, hal tersebut merupakan bentuk dari "pemasungan" sekaligus "pembunuhan" terhadap teks-teks. Dalam arti lain, kita telah "memonumenkan" teks-teks tersebut dan menganggapnya tidak lagi memiliki makna kekinian. Namun pada waktu yang bersamaan kita "diharuskan" menghadirkan kembali teks-teks tersebut meskipun rentang perbedaan ruang dan waktu yang sangat panjang. Di sini letak urgensi memahami "arti historis-orisinil" teks yang bisa disebut ma'nâ (pengertian) dan "arti realistas-modern" teks yang disebut maghzâ (signifikansi) teks-teks. 

Menurut Nashr Hamid Abu-Zayd, perbedaan makna dan signifikansi terletak pada dua aspek. Pertama, "makna" adalah pemahaman terhadap teks yang berasal dari konteks internal bahasa (al-siyâq al-lughawâ al-dhâkhilî) dan konteks eksternal sosio-kultural ekstern (al-siyâq al-tsaqâfî al-ijtimâ'i al-khârijî). Sedangkan "signifikansi" adalah pemahaman terhadap teks sesuai dengan kondisi kekinian. Hubungan antara makna dan signifikansi seperti dua mata uang yang tidak bisa dipisah. Bahkan, "signifikansi" lahir dari pemahaman kita terhadap makna asal teks-teks tersebut.

 Kedua, "makna" bersifat statis-relatif (al-tsâbbt al-nisbî), bersifat statis karena ia merupakan makna asli teks sehingga terus menyertai teks tersebut, dan relatif karena ia memiliki "keterbatasan" ruang dan waktu. Sedangkan "signifikansi" terus bergerak mengikuti perputaran dan perubahan cakrawala pembacaan kita. (Nashr Hamid: 1995, 221).

 Dengan demikian, tafsir Al-Quran yang membebaskan menjadi penting guna mengangkat harkat dan martabat perempuan, sehingga perempuan mempunyai peran yang membebaskan di tengah-tengah masyarakat.
salam
Guntur Romli

Sunday, August 17, 2008

Pemerintah mestinya Syukuri Oposisi PDI Perjuangan



Kondisi Indonesia Memprihatinkan ....
Pemerintah mestinya Syukuri Oposisi PDI Perjuangan
 
 

Kondisi negara Indonesia di tangan kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla dinilai makin memprihatinkan. Terutama meningkatnya harga barang, meningkatnya kemiskinan, meningkatnya pengangguran dan amburadulnya sistem transportasi nasional yang diakibatkan kelalaian manusianya. Kekacauan negara saat ini akibat pimpinan nasional tidak memiliki leadership dan selalu salah urus.

Demikian dikatakan wakil bendahara DPP PDI Perjuangan yang juga anggota DPR-RI, Ni Gusti Ayu Sukma Dewi Djaksa, S.H., dalam pelantikan pengurus ranting PDI-P se-Kabupaten Bangli, Minggu (28/1) kemarin. Dewi Djaksa mengritik data analisis yang disampaikan juru bicara kepresidenan Andi Mallarangeng bahwa situasi dan kondisi sekarang lebih kondusif daripada zaman pemerintahan sebelumnya yaitu zaman pemerintahan Megawati. "Namun kenyataan yang disimpulkan melalui data empiris dan pernyataan masyarakat seluruh Indonesia, kondisi yang dirasakan saat ini lebih memprihatinkan. Kekacauan negara saat ini akibat pemimpin nasional tidak memiliki leadership dan selalu salah urus," ujarnya.

Sesuai amanat Kongres I PDI Perjuangan di Denpasar, aktualisasi program kerja partai yang merupakan agenda kerja partai harus direalisasikan segenap jajaran struktural partai. Salah satunya, konsolidasi partai sampai tingkat basis.

Pada tanggal 7-9 Januari 2007 bertempat di Grand Bali Beach Sanur, katanya telah dilakukan agenda kerja partai secara nasional yakni Rakernas I PDI Perjuangan. Dalam Rakernas I PDI Perjuangan telah menyimpulkan 23 poin penting dalam rangka melakukan evaluasi terhadap program-program, konsolidasi partai, maupun terhadap perilaku bangsa dan negara. Dari 23 poin hasil keputusan rakernas itu, ada beberapa berkaitan dengan konsolidasi daerah. 

Selain itu, lanjutnya, rakernas juga melakukan evaluasi terhadap perilaku kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya rakernas menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla telah gagal memenuhi janji perubahan, seperti mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui penciptaan lapangan kerja, pengurangan angka kemiskinan, peningkatakan pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi rakyat. 

Begitu juga dengan sikap oposisi yang dilakukan PDI Perjuangan, katanya, sejatinya bukan kehendak pribadi Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDI Perjuangan tetapi amanat kongres partai. Meski begitu, sikap itu pun seyogianya harus disyukuri pemerintah. Sebab, oposisi ini berguna untuk menciptakan check and balance dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Serta dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang sehat dan bukan pemerintahan yang diktator dalam sistem presidensiil. "Bayangkan saja jika PDI Perjuangan tidak beroposisi, lantas siapa yang akan membela rakyat," tanyanya.

Rakernas PDI Perjuangan, katanya merekomendasikan dan menginstruksikan kepada seluruh jajaran struktural partai untuk melaksanakan konsolidasi organisasi secara terus-menerus bagi perwujudan tujuan, fungsi dan tugas partai. Salah satu bentuk konsolidasi organisasi yang dianggap paling efektif, turun bekerja dan berkomunikasi langsung dengan rakyat. Rakernas juga merekomendasikan kepada DPP partai untuk memerintahkan seluruh kader partai di jajaran partai, legislatif dan eksekutif di tingkat propinsi dan kabupaten atau kota untuk mendorong keputusan politik guna meningkatkan kemampuan produksi rakyat di pedesaan, perluasan akses modal, perbaikan infrastruktur pedesaan dan pertanian, meningkatkan pendidikan politik bagi rakyat.

Rekernas juga merekomendasikan kepada DPP partai untuk melakukan revitalisasi dan fungsionalisasi organ-organ partai yang seasas dalam mempertahankan pemilih tradisional dan memperlebar basis pemilih termasuk pemilih pemula untuk memperkuat bangunan sistem kepartaian PDI Perjuangan sebagai rumah besar kaum nasionalis.